Whitesec ID
Kepatuhan Regulasi

Implementasi Kepatuhan UU Perlindungan Data Pribadi

Kepatuhan UU PDP yang benar-benar berjalan, bukan sekadar dokumen

  • UU No. 27/2022
  • ISO 27701
  • Data Mapping
  • DPO Advisory
Konsultasi layanan ini

UU PDP menuntut bukti bahwa pemrosesan data pribadi berlangsung sah, adil, dan akuntabel. Kami menerjemahkan kewajiban hukum itu menjadi kontrol teknis dan prosedur kerja harian tim Anda.

Output yang Anda terima

  • Peta alur data dan records of processing activities
  • Laporan gap assessment terhadap UU PDP
  • Kebijakan privasi internal dan eksternal
  • Prosedur hak subjek data dan penanganan kebocoran
  • Kerangka kerja dan pendampingan fungsi DPO
Konteks & Urgensi

Mengapa hal ini menjadi penting sekarang

Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 menjadikan data pribadi kewajiban hukum, bukan lagi urusan teknis. Masa transisi dua tahun sejak pengesahannya telah berakhir.

  • Kewajiban melekat pada pengendali maupun prosesor

    Penentu tujuan pemrosesan dan pihak yang memproses atas nama organisasi lain sama-sama memikul kewajiban, termasuk lewat perjanjian yang mengikat keduanya.

  • Kebocoran data wajib diberitahukan dalam 3x24 jam

    Pemberitahuan tertulis kepada subjek data dan lembaga terkait paling lambat 3x24 jam sejak diketahui — tenggat yang mustahil tanpa prosedur yang disiapkan lebih dulu.

  • Sanksi administratif dihitung dari pendapatan

    Selain teguran dan penghentian pemrosesan, diatur denda administratif hingga 2% dari pendapatan atau penerimaan tahunan atas variabel pelanggaran terkait.

Tanda organisasi Anda membutuhkan ini

  • Belum ada peta alur data pribadi yang terdokumentasi
  • Persetujuan hanya kotak centang tanpa catatan yang dapat dibuktikan
  • Belum ada prosedur menangani permintaan hak subjek data
  • Vendor pemroses data belum terikat perjanjian pemrosesan

Satu saja sudah cukup menjadi alasan untuk berdiskusi lebih awal.

Ruang Lingkup

Apa yang kami tangani

  • Data Mapping & Inventory

    Memetakan data apa yang dikumpulkan, untuk apa, disimpan di mana, dan siapa yang mengakses.

  • Gap Assessment

    Menilai kesenjangan praktik terhadap kewajiban UU No. 27 Tahun 2022.

  • Privacy Governance Framework

    Kebijakan privasi, prosedur, dan struktur akuntabilitas pemrosesan data.

  • Dasar Hukum & Consent

    Dasar pemrosesan dan mekanisme persetujuan yang sah serta dapat dibuktikan.

  • Hak Subjek Data

    Prosedur akses, koreksi, penghapusan, dan penarikan persetujuan.

  • DPO Advisory

    Pendampingan pembentukan fungsi Data Protection Officer.

Cara Kerja Kami

Tahapan yang jelas, tanpa kejutan di tengah jalan

Setiap tahap punya keluaran yang disepakati, sehingga posisi progres selalu jelas.

  1. 01

    Assessment

    Memahami model bisnis, alur data, dan tingkat risiko pemrosesan.

  2. 02

    Data Mapping

    Menyusun records of processing activities dan klasifikasi datanya.

  3. 03

    Perancangan Kontrol

    Kebijakan, prosedur, dan kontrol teknis perlindungan data.

  4. 04

    Implementasi

    Penerapan bersama tim terkait, termasuk pelatihan internal.

  5. 05

    Monitoring

    Audit kepatuhan berkala saat proses bisnis berubah.

Dasar Acuan

Standar dan regulasi yang menjadi rujukan

Setiap rekomendasi dapat ditelusuri ke acuan berikut dan diverifikasi secara mandiri.

  • UU No. 27 Tahun 2022Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.
  • ISO/IEC 27701:2019Sistem manajemen privasi informasi, perluasan ISMS.
  • ISO/IEC 29134Panduan penilaian dampak pelindungan data pribadi.
  • PP No. 71 Tahun 2019Penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik.
  • GDPRRujukan praktik terbaik bagi organisasi yang beroperasi global.

Indikator keberhasilan

Disepakati di awal agar hasil pekerjaan dinilai objektif, bukan berdasarkan kesan.

  • Cakupan sistem dalam peta alur data
  • Waktu penyelesaian permintaan hak subjek data
  • Jumlah pemrosesan tanpa dasar hukum yang jelas
  • Ketepatan waktu notifikasi insiden data pribadi
Glosarium

Istilah yang sering muncul dalam pembahasan

Istilah yang akan Anda temui pada dokumen, laporan, dan diskusi dengan auditor.

Pengendali Data Pribadi
Pihak yang menentukan tujuan dan mengendalikan pemrosesan data pribadi, serta memikul tanggung jawab utama atas kepatuhannya.
Prosesor Data Pribadi
Pihak yang memproses data pribadi atas nama pengendali, terikat instruksi dan perjanjian pemrosesan.
DPO
Data Protection Officer — fungsi pengawas kepatuhan pelindungan data sekaligus penghubung dengan subjek data dan otoritas.
ROPA
Records of Processing Activities — catatan aktivitas pemrosesan data pribadi beserta tujuan, dasar hukum, dan pihak yang terlibat.
Pertanyaan Umum

Yang paling sering ditanyakan

Belum terjawab? Kirim pertanyaan Anda, tim kami membalas pada hari kerja.

Ajukan pertanyaan

Layanan Lain

Sering dikerjakan bersamaan

Siap membangun keamanan yang lebih kuat?

Konsultasikan kebutuhan organisasi Anda dengan tim kami. Gratis, tanpa komitmen.

Konsultasi Gratis+62 878-7666-6016